JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai.

Politikus PDI-P itu menilai persoalan koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan tidak boleh ada keterlambatan distribusi.

“Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung. Mbok yah koper itu jangan lagi jadi permainan lah, ini urusan jemaah. Kenapa sih harus Garuda pengadaannya? Tahun depan kenapa sih bukan di Kemenhaj aja? Pusing kepala saya,” ujar Selly dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa (14/4/2026).

Selly pun mengusulkan agar pengadaan koper ke depan dilakukan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah, agar distribusinya lebih terkontrol hingga ke daerah.

“Kalau Kemenhaj yang pengadaannya kan langsung saja dikerjakan kemudian disalurkan melalui kanwil kemudian dari kanwil langsung diberikan kepada kabupaten kota,” lanjut dia.

Selain koper, Selly juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang dilaporkan belum diterima secara merata.

“Kemudian seragam petugas saya dapat laporan banyak yang belum terima. Ini bagaimana nih koordinasinya?” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf menyatakan, pihaknya telah memberikan peringatan kepada maskapai terkait keterlambatan distribusi koper.

“Koper, kita juga kemarin sudah mengirimkan surat ke Garuda tentang peringatan tentang keterlambatan ini dan seperti saran tadi, kita juga sudah mulai memikirkan punishment apa yang harus kita lakukan untuk keterlambatan koper ini,” ujar Irfan.

Dalam paparannya, Irfan menjelaskan progres distribusi koper jemaah haji oleh maskapai masih belum merata.

Saudi Airlines telah mendistribusikan koper sebesar 74,1 persen, sedangkan Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen.

Dia pun memastikan sisa distribusi koper ditargetkan rampung paling lambat pada 17 April 2026 sehingga seluruh koper sudah diterima jemaah.

“Sisanya distribusi paling lambat 17 April itu sudah di tangan jemaah,” kata Irfan.

Pemerintah juga telah mengambil langkah pengawasan tambahan dengan mengirimkan tim asistensi untuk memantau proses distribusi di lapangan.

“Terkait koper, kami sudah mengirimkan surat peringatan dan juga mengirim tim asistensi memantau dan membantu distribusi koper, termasuk kita datangi perusahaan yang ada di Bogor. Itu juga yang menjadi salah satu sumber keterlambatan di sana,” pungkasnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang